Pedoman Penyusunan APBD 2027

Daftar Isi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, berikut adalah analisis komprehensif mengenai fokus kebijakan, aturan baru, serta perbandingannya dengan Pedoman Penyusunan APBD TA 2026:

1. Fokus Utama Kebijakan Pemerintah dalam APBD 2027

a. Pendekatan Anggaran & Tema Fiskal

• Tema Fiskal: Menerjemahkan tema KEM-PPKF TA 2027, yaitu "Tumbuh lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat".
• Outcome-Oriented Budgeting: Pengelolaan APBD 2027 wajib menggunakan pendekatan tematik berbasis kinerja dan dampak (bukan sekadar penyerapan anggaran).
• Penghentian Pola Pemerataan Antar-SKPD: Alokasi anggaran untuk setiap SKPD tidak boleh disasarkan pada alokasi tahun sebelumnya atau asas pemerataan, melainkan murni berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap urusan pemerintahan.

b. Sinkronisasi & Integrasi Sistem (SIPD)

• Seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga penandaan tematik (tagging) wajib diformulasikan dan disajikan secara digital melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
• Pemda wajib menyusun tabel gambaran konsistensi (antara RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS) serta tabel keselarasan target indikator makro (nasional-provinsi-kabupaten/kota) yang di-ingest langsung ke SIPD.

c. Penyelarasan Program Nasional (Asta Cita & PKPN)

APBD TA 2027 memfokuskan alokasi belanja pada dukungan 8 (delapan) klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), 8 Misi Asta Cita, dan 17 Program Prioritas Presiden/Wakil Presiden, terutama pada 5 fokus daerah:

• Akselerasi pertumbuhan ekonomi (target nasional hingga 8%).
• Penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
• Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
• Kedaulatan pangan.
• Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Mandatory Spending.

2. Perubahan & Inovasi Kunci di TA 2027 (Dibandingkan TA 2026)

A. Penandaan Tematik Pengelolaan Keuangan Daerah (Temmatic Tagging)

Permendagri No. 17 Tahun 2026 secara spesifik menegaskan kewajiban Penandaan Tematik Berbasis Bukti (Evidence-based Tagging) pada APBD 2027 (Pasal 6). Penandaan ini diperluas mencakup dukungan terhadap program strategis baru pemerintah, seperti:

• Dukungan Program Pembangunan 3 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
• Dukungan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
• Dukungan Program Ketahanan Pangan.
• Keselarasan Anggaran dengan Asta Cita.
• Aksesibilitas Keuangan Daerah.

B. Implementasi Penuh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Opsen (UU HKPD)

Pengaturan implementasi UU No. 1/2022 (HKPD) dan PP No. 35/2023 pada TA 2027 menjadi lebih matang dan terstruktur, dengan sorotan utama:

Mekanisme Split Payment Otomatis:

Pemungutan Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen MBLB dilakukan secara bersamaan melalui mekanisme pemisahan setoran (split payment) secara langsung/otomatis oleh bank penerima ke kas daerah provinsi/kabupaten/kota.

Insentif & Pembebasan Pajak Khusus (MBR & Pertahanan):

1. Pemda diinstruksikan memberikan pembebasan/keringanan BPHTB dan penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk kepemilikan rumah pertama bagi MBR (mendukung Program 3 Juta Rumah).
2. Pemberian insentif PBBKB maksimal 2% untuk operasional Alutsista/Alat Peralatan Pertahanan Keamanan (TNI/POLRI).
3. Keringanan PBB-P2 untuk rumah tangga yang memasang PLTS Atap.

Ketentuan Belanja Terikat Pajak (Earmarked Tax):

1. PKB & Opsen PKB: Minimal 10% untuk pemeliharaan jalan dan moda/sarana transportasi umum.
2. PBJT Tenaga Listrik: Minimal 10% untuk Penerangan Jalan Umum (PJU).
3. Pajak Rokok: Minimal 50% untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum (di mana 75% dari porsi kesehatan dialokasikan untuk dukungan JKN/UHC).
4. Pajak Air Tanah (PAT): Minimal 10% untuk pencegahan dan pemulihan pencemaran lingkungan/air tanah.

C. Penyesuaian Standar Harga Satuan (SHS) & ASB

1. Standar Harga Satuan (SHS) TA 2027 memedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.
2. Diwajibkan adanya reviu oleh APIP Daerah sebelum SHS dan Analisis Standar Belanja (ASB) ditetapkan melalui Perkada.
3. Penggunaan aplikasi SIPASTI (untuk konstruksi) yang terintegrasi langsung dengan SIPD.

3. Matriks Perbandingan Komprehensif: APBD 2026 vs APBD 2027

Aspek / Indikator	APBD Tahun Anggaran 2026	APBD Tahun Anggaran 2027 (Permendagri 17/2026)
Dasar Pedoman	Permendagri Pedoman APBD TA 2026	Permendagri No. 17 Tahun 2026
Landasan Kebijakan Makro	KEM-PPKF & RKP TA 2026	KEM-PPKF & RKP TA 2027 dengan tema "Tumbuh lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat"
Fokus Program Nasional	Program Kerja Prioritas Transisi Pembangunan	Integrasi penuh Asta Cita, 8 Klaster PKPN, Makanan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah, dan Ketahanan Pangan
Penandaan Tematik (Tagging)	Fokus pada Stunting, Kemiskinan Ekstrem, SPM, Inflasi, dan Belanja Wajib	Dipewajibkan secara ketat berbasis bukti (Evidence-based) melalui SIPD, ditambah tematik MBG, 3 Juta Rumah, Ketahanan Pangan, Asta Cita, dan Aksesibilitas Keuangan
Skema Opsen Pajak & Sistem Pemungutan	Penyiapan regulasi daerah dan transisi sistem penerimaan	Penerapan penuh mekanisme Split Payment otomatis untuk Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen MBLB via Perkada Sinergi Provinsi-Kab/Kota
Kebijakan Insentif MBR	Standar/umum daerah	Mandatori insentif MBR: Pengecualian BPHTB rumah pertama & Pembebasan Retribusi PBG mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah
Pengolahan & Digitalisasi Data	Sebagian terpisah dalam SIPD	Integrasi Penuh: SIPD mengunci tabel konsistensi RPJMD-RKPD-KUA/PPAS, indikator makro, serta SIPASTI (untuk ASB Konstruksi)
Acuan Standar Harga Satuan (SHS)	Perpres SHSR berlaku sebelumnya	Berpedoman pada Perpres No. 72 Tahun 2025 tentang SHSR dengan Reviu Wajib oleh APIP Daerah

4. Kesimpulan & Rekomendasi Bagi Pemerintah Daerah

• Efisiensi & Rasionalisasi Belanja: Pemda harus melakukan re-efisiensi anggaran pada program non-prioritas untuk mengamankan anggaran pendampingan program nasional (seperti MBG, Ketahanan Pangan, dan Rumah MBR) serta pemenuhan mandatory spending.
• Kesiapan SIPD & Administrasi: TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) wajib memastikan input data pada SIPD dilakukan tepat waktu mulai dari tahap KUA-PPAS, mengingat sanksi administratif (penundaan hak keuangan selama 6 bulan) berlaku tegas jika penetapan APBD melewati batas 30 November.

• Penguatan Sinergi Pemungutan Pajak (Opsen): Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu segera memperbarui Nota Kesepakatan dan Perkada Sinergi Pemungutan Pajak guna menjamin kelancaran sistem split payment pada awal tahun berjalan 2027.