Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tips Validasi Akun Kas di Bendahara Pengeluaran




Assalamualaiqum Wr Wb, tidak terasa kita telah berada di ujung tahun 2020, dan akan masuk pada waktu persiapan penyusunan laporan keuangan SKPD maupun laporan keuangan konsolidasian SKPD-PPKD-BLUD. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang persiapan penyusunan laporan keuangan dengan melakukan validasi dari setiap akun, baik itu akun rill maupun akun nominal. Karena mengingat banyaknya jumlah akun maka pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas Kas di Bendahara Pengeluaran.

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sala satu akun yang terdapat pada neraca khususnya aset lancar, biasanya dalam setiap proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat maupun BPK selalu berfokus pada Kas di Bendahara Pengeluaran dikarenakan akun ini adalah akun yang tidak mempunyai toleransi dalam proses auditing (0,00% tolerance). Untuk memastikan bahwa nilai Kas di Bendahara Pengeluaran tidak mengalami kesalahan dalam laporan keuangan, baik itu kurang saji atau lebih saji maka perlu dilakukan validasi terlebih dahulu.

Strategi atau cara untuk melakukan validasi atas nilai Kas di Bendahara Pengeluaran adalah:

 

Formula

Saldo Awal

=

 

0

Mutasi Tambah (+)

 

-

Jumlah SP2D

=

a

                              -

-

Pajak yang dipungut

=

b

                              -

 

c = a+b

                              -

Mutasi Kurang (-)

 

-

Belanja yang sudah di SPJkan

=

d

                              -

-

Pajak yang disetor

=

e

                              -

-

Pengembalian ke Kasda

=

f

                              -

 

g=d+e+f

                              -

Saldo Akhir

=

h = c-g

                              -

 

Dalam rumus ini diasumsikan bahwa sisa Kas di Bendahara pada awal tahun telah disetor oleh bendahara pengeluaran ke RKUD.

Dokumen yang dibutuhkan pada saat proses pelaksanaan validasi antara lain:

1.     Pengesahan SPJ;

Pengesahan SPJ adalah dokumen yang menggambarkan realisasi penyerapan anggaran belanja dan penggunaan droping SP2D. Penyerapan anggaran berisi  informasi mengenai jumlah anggaran, realisasi anggaran dan sisa anggaran. sedangkan penggunaan droping SP2D berisi informasi jumlah penerimaan SP2D, Jumlah yang dibelanjakan, jumlah dana yang tidak digunakan untuk dikembalikan ke Kasda. Apabila pengembalian melebihi 31 Des maka menggambarkan saldo kas akhir di Bendahara Pengeluaran.  

2.     Buku pajak;

Buku Pajak adalah dokumen pada Bendahara Pengeluaran yang berisi jumlah pajak yang dipungut dan jumlah pajak yang disetor. Jika terdapat pajak yang belum disetor maka akan menambah kas pada bendahara pengeluaran dan merupakan saldo akhir kas. 

3.     Rekening koran giro bendahara pengeluaran;

RK Bank / Buku Bank adalah dokumen rek bank pada bendahara pengeluaran berisi penerimaan SP2D dan pengambilan uang di bank. Saldo akhir kas pada Rek Bank  harus sama jumlahnya dengan saldo akhir BKU serta merupakan saldo akhir kas bendahara pengeluaran. 

4.     Buku kas umum;

Buku kas umum adalah dokumen pencatatan yang digunakan oleh bendahara untuk mencatat pengeluaran belanja dan setoran pajak, dan penerimaan dari UP/GU/TU. 

5.     Register STS;

Register STS adalah Dokumen pada Bendahara Pengeluaran yang berisi catatan pengembalian sisa anggaran dari Bendahara pengeluaran ke Kasda. Bukti tersebut sebagai pendukung jumlah sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kasda. 

6.     BA Pemeriksaan kas

BA Pemeriksaan Kas adalah dokumen berita acara yang berisi pemeriksaan saldo akhir kas (catatan) dengan kas tunai oleh atasan langsung (PA). Jumlah kas Tunai harus sama dengan saldo akhir kas pada bendahara pengeluaran. 

7.     Register Penutupan Kas

Register Penutupan Kas adalah dokumen yang berisi pemeriksaan saldo akhir kas (catatan) dengan kas tunai oleh atasan langsung (PA). Jumlah kas Tunai harus sama dengan saldo akhir kas pada bendahara pengeluaran.

Manfaat atau kegunaan dari kegiatan validasi kas di bendahara pengeluaran adalah:

a.    Untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa angka yang disajikan pada laporan keuangan bebas dari kesalahan. Karena Pemerintah Daerah biasanya sudah memakai sistem seringkali SDM bergantung pada sistem, namun pada kenyataannya laporan awal yang dikirim masih salah. Contoh: Kesalahan pada dinas masing-masing

b.   Untuk memberi keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan didukung dengan dokumen / bukti transaksi yang memadai.

c.      Untuk mengetahui lebih dini jika terdapat kesalahan dalam penyajian laporan keuangan.

d.     Untuk meningkatkan kesiapan menghadapi pemeriksaan.

Untuk memudahkan proses pelaksanaan validasi kas di bendahara pengeluaran maka saya telah membuat link download form draft yang dapat digunakan, semoga bisa membantu rekan-rekan.

  

Post a Comment for "Tips Validasi Akun Kas di Bendahara Pengeluaran"