Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CATATAN KEKURANGAN SIMDA FMIS


Berdasarkan kebiasaan dan rutinitas yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah, biasanya SKPD telah sibuk dengan pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan yang rencana kasnya di jadwalkan pada triwulan pertama tahun anggaran berjalan.

Proses tersebut mengakibatkan arus pertanggungjawaban bukti belanja dari Uang Persediaan (UP) yang diterima dari BUD kepada masing-masing SKPD sebagai modal awal pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan bergerak maju sehingga Bendahara Pengeluaran dan PPK bekerja menghasilkan dokumen pertanggungjawaban yang nantinya akan tercatat sebagai realisasi belanja.

Belum sempurnyanya Sistem Penatausahaan pada SIPD yang dikelola oleh Kemendagri membuat banyak Pemerintah Daerah masih menggunakan Simda FMIS yang merupakan produk dari BPKP.

Setidaknya terdapat beberapa fitur pada Simda FMIS  yang wajib mendapatkan prioritas dalam hal penyempurnaan dan updateing Sistem oleh Tim Pengembang BPKP guna menunjang operasional Pemerintah Daerah yang telah memasuki minggu pertama bulan Februari, maka berikut ini akan saya jabarkan beberapa hal yang wajib menjadi perhatian.

Sebelum masuk pada pembahasan maka saya ingin menyampaikan bahwa tulisan ini bertujuan memberikan masukan yang bersifat membangun tanpa ada niat untuk menjatuhkan ataupun mengesampingkan upaya yang telah dilakukan oleh rekan-rekan Tim Pengembang BPKP terkait fungsi pengawasan dan pembinaan tata Kelola keuangan daerah.

Dalam Simda FMIS terdapat 2 hal umum yaitu: 

  1. Fitur Data Entry
  2. Fitur Review Laporan
khusus untuk point satu diatas maka terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama tim pengembang yaitu:
  1. Menu SKPD - Bendahara Pengeluaran Khususnya Pajak. Sampai pada minggu kedua bulan Februari 2022 Tim pengembang belum melakukan update terhadap fitur Pajak sehingga Bendahara Pengeluaran kesulitan dalam melakukan proses Input atas data pajak yang telah disetor. 
    fsf
  2. Jumlah Karakter Alfabeth pada menu Entry Bendahara Pengeluaran - Bukti GU / Bukti TU. Pada menu entry Bukti GU jumlah karakter pada Tool Uraian masih terbatas sehingga beberapa bukti yang mempunyai uraian cukup panjang tidak dapat di entry seluruhnya, hal ini membuat Bendahara Pengeluaran menyiasati dengan memberikan kode nomor kwitansi pada Uraian entry Bukti GU. 
  3. Data inputan pada menu Ketetapan Pendapatan di Bendahara Penerimaan tidak dapat dilhapus jika telah status inputan telah "FINAL", harus ada fitur Ubah Status pada menu Tool. 

Fitur Review Laporan

Sering berjalannya waktu bersamaan dengan proses pemeriksaan yang sedang dilakukan maka Bendahara Pengeluaran biasanya akan menjalani proses pemeriksaan kas oleh auditor, hal tersebut sangat berpengaruh jika fitur laporan pada Simda FMIS belum di update oleh tim pengembang. 

Setidaknya terdapat beberapa report yang harus mendapat perhatian khusus dan menjadi prioritas utama oleh tim pengembang antara lain adalah:

Laporan SKPD
  1. Rincian SPJ / Register SPJ
  2. Laporan pengawasan defenitif per Sub Kegiatan
  3. Dokumen Kendali per Sub Kegiatan maupun Aktivitas
  4. Laporan Fungsional Bendahara Peneluaran
  5. Pajak
  6. BKU
  7. Register STS
  8. Register Bukti Penerimaan
  9. Register SKP
  10. Laporan Fungsional Bendahara Penerimaan
Laporan SKPKD
  1. Register SP2D Rinci
  2. Register SP2D Non Anggaran
  3. Buku Pembantu Kas Daerah
Perbedaan dengan Simda v.2.0.0.9

Pada Simda v.2.0.0.9 khususnya pada menu anggaran, Simda FMIS tdk bisa melakukan Posting per SKPD sedangkan untuk Simda v.2.0.0.9, posting anggaran dapat dilakukan per SKPD.

 posting anggaran pada Simda FMIS:

Anggaran Kas / Rencana Kas

Terkait dengan fitur Rencana Kas pada Simda FMIS, masih terdapat kekurangan dimana pada Simda FMIS meskipun Rencana Kas belum Ok namun masih bisa dilakukan diposting anggaran.

Pendobolan data entry secara otomatis

Selain masih terdapat beberapa kekurangan yang belum di perbaiki pada Simda FMIS, masalah lain yang muncul adalah adanya pendobolan secara otomatis pada beberapa fitur entry data yaitu:
  1. Realisasi Pencairan SP2D
  2. Ketetapan Pendapatan
Masalah tersebut baru diketahui ketika muncul laporan dari petugas input Kasda dan Operator Bendahara Penerimaan sehingga untuk sementara waktu diputuskan bahwa proses input Realisasi Pencairan SP2D dan Ketatapan Pendapatan ditangguhkan sampai dengan muncul perbaikan/update oleh tim pengembang.

Semoga beberapa hal yang kami uraikan diatas menjadi bahan pertimbangan bagi tim pengembang BPKP sehingga mereka bisa membuat skala prioritas untuk beberapa hal tersebut diatas.

8 comments for "CATATAN KEKURANGAN SIMDA FMIS"

  1. Bgmn cara membatalkan final pada spj Gu , karena ada nilai yg di input salah., mohon. Bantuannya

    ReplyDelete
    Replies
    1. adalah yang bisa bantu jawab.. kami juga mengalami kendala yang sama

      Delete
  2. mhon dibagikan contoh berita acara rekon aset sesuai dgn regulasi terbaru.terimah kasih

    ReplyDelete
  3. Tolong dibantu...bagaimana membuat membuat tagihan belanja ls dalam 1 sub kegiatan namun tiap2 rekening belanja beda aktivitas yang APBD nya sudah di posting, terima kasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. kasus itu juga terjadi di kami.. gak ada jalan lain, kita ubah aktivitas dan posting kembali

      Delete